Alhamdulillah, Puji syukur saya
panjatkan kehadirat Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
untuk setiap ciptaan-Nya. Berkat karunia dan hidayah-Nya yang telah memberi
kemudahan khususnya bagi saya dalam menyusun tugas makalah ini. Makalah
mengenai “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)” ini saya buat untuk memenuhi
Tugas Mata Kuliah Hukum Bisnis.
Terimakasih saya ucapkan
kepada Dosen pembimbing Mata Kuliah Hukum Bisnis, Bapak Jaenudin Umar S.E.,
S.H., M.Kn yang telah membantu dalam menyusun makalah ini. Saran dan kritik yang
membangun sangat saya harapkan. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat
bagi semua orang, khususnya bagi yang membaca makalah ini.
Setiap ide-ide
yang cemerlang dan kreatif yang tercipta dari seseorang atau sekelompok orang
sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan
memberi dampakbaik dari berbagai aspek perlu di akui dan perlu dilindungi, agar
ide-ide cemerlang dan kreatifyang telah diciptakan tidak diklaim atau di bajak
oleh pihak lain. Untuk itu diperlukan wadahyang dapat membantu dan menaungi
ide-ide cemerlang dan kreatif tersebut. Untuk tingkatinternasional organisasi
yang mewadahi bidang HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) adalahWIPO (World Intellectual Property Organization).
Di Indonesia
sendiri untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan
hasilkebudayaan di bidang karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta
mempercepatpertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa, maka dirasakan perlunya
perlindungan hukumterhadap hak cipta. Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan
sebagai upaya untukmewujudkan iklim yang lebih baik untuk tumbuh dan
berkembangnya gairah mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra di
tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Di Indonesia,
Undang-undang yang melindungi karya cipta adalah Undang-undang nomor 6 tahun
1982 tentang hak cipta, dan telah melalui beberapa perubahan dan telah
diundangkanUndang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta yang mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan.
Tidak hanya karya cipta, invensi di bidang teknologi (hak paten) dan kreasi tentang
penggabungan antara unsur bentuk, warna,garis (desain produk industri) serta
tanda yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa (merek) juga perlu
diakui dan dilindungi dibawah perlindungan hukum. Dengan kata lain Hak atas
Kekayaan Intelektual (HAKI) perlu didokumentasikan agar kemungkinan
dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau
dicegah.
Tujuan
penulisan makalah yang berjudul Hak Atas Kekayaan Intelektual ini adalah
sebagai berikut :
1.
Untuk mengetahui pengertian HAKI
2.
Untuk mengetahui sejarah HAKI di Indonesia
3.
Untuk mengetahui bagaimana kondisi HAKI di
Indonesia
4.
Untuk mengetahui landasan hukum HAKI di Indonesi
5. Untuk
mengetahui ruang lingkup HAKI
BAB II IDENTIFIKASI
MASALAH
Berdasarkan
uraian dari latar belakang diatas, maka secara umum rumusan masalah pada
makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Apa
yang dimaksud HAKI?
2. Bagaimana
sejarah HAKI di Indonesia?
3. Bagaimana
kondisi HAKI di Indonesia?
4. Apa
landasan hukum HAKI di Indonesia?
5. Apa
saja yang termasuk ruang lingkup HAKI?
Hak Atas Kekayaan Intelektual atau
juga yang dikenal dengan HAKI merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property Right. Istilah
tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual.
Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun
dijual. Adapun Kekayaan Intelektual
merupakan kekayaan ata segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti
teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan
seterusnya. Terakhir HAKI merupakan hak-hak (wewenang atau kekuasaan) untuk
berbuat seseuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh
norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.
Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi
dua. Pertama, Hak Dasar (Asasi), yang
merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Contohnya, hak untuk
hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya. Kedua, Hak Amanat Aturan/Perundangan, yaitu
hak karena diberikan atau diatur oleh masyarakat melalui peraturan atau
perundangan. Di berbagai negara, termasuk Amerika dan Indonesia, HAKI merupakan
Hak Amanat Aturan, sehingga masyarakatlah yang menentukan seberapa besar HAKI yang
diberikan kepada individu atau kelompok.
Undang-undang
mengenai HAKI pertamaada di Venice, Itaia yang menyangkut masaah paten pada
tahun 1470. Caxton, Gaileo, dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang
muncu dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan
mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan
Inggris di zaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten
pertama di Inggris, yaituStatute of
Monopoies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun
1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HAKI pertama kali terjadi tahun 1883
dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten merek, dagang dan desain.
Kemudian Berne Convention 1886 untuk maslah Hak Cipta (Copyright).
Untuk
mewujudkan hubungan perdagangan internasional, negara-negara yang memenangkan
perang telah berusaha untuk membentuk Internasional
Trade Organization (ITO). Akan tetapi, pembentukan ITO mengalami kegagalan
karena Amerika Serikat tidak menduungnya. Sebagai gantinya di bentuk The General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT). Perjanjian ini ditandatangani pada 30 Oktober 1947 oleh delapan negara,
yaitu Australia, Belgia, Kanada, Prancis, Luxemburg, Belanda, Inggris, dan Amerika
Serikat. Kegagalan pelaksanaan GATT pada tahun 1948 lebih banyak disebabkan
oleh penolakan Kongres Amerika Serikat, khususnya yang berhubungan dengan masalah
proteksionisme.
GATT
adalah bagian dari organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk
melindungi keseimbangan kepentingan antar negara-negara anggota PBB dalam
berhubungan perdagangan internasional. Pada saat itu GATT berfungsi sebagai
alat stabilisasi nasional mengenai tarif bea masuk dan sebagai forum konsultasi
perdagangan internasional.
Dalam
perkembangannya, negara-negara anggota GATT mengadakan perundingan Putaran
Uruguay di Jenewa dengan menerima kesepakatan naskah Final Act Uruguay Round pada tanggal 15 Desember 1993, sebagai
hasil konkret perundingan Putaran Uruguay yang dimulai pada tahun 1986 dengan
Deklarasi Punta Del Este. Final Act
Uruguay Round resmi ditanda tangani di Marakesh, Maroko oleh 125 negara,
termasuk di dalamnya Indonesia. Perundingan tersebut menghasilkan perjanjian
untuk membentuk World Trade Organization,
yang merupakan lembaga penerus GATT, perjanjian perdagangan barang,
perjanjian perdagangan jasa-jasa, serta perjanjian Hak atas Kekayaan
Intelektual.
Dengan
adanya substansi perjanjian TRIPs dalam GATT maka Indonesia harus konsekuen
terhadap hasil perjanjian perdagangan internasional GATT dengan melakukan
berbagai kebijakan hukum di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual. Selain itu
penerapan perlindungan terhadap pemilik Hak atas Kekayaan Intelektual harus
benar-benar memberikan jaminan atas tindakan pembajakan, pencurian, pembocoran,
pengungkapan, dan tindakan curang lainnya.
Ketika
kemajuan teknologi begitu pesat dan pasar terus bertransformasi dalam tataran
dalam bentuk transnational, diprlukan perangkat hukum untuk meningkatkan dan
melindungi kepentingan investasi industri, budaya, dan pasar. Dari sanalah,
pada pertengahan tahun 1980-an negara-negara yang tergabung dalam GATT/WTO
sepakat tentang aturan main IPR atau HAKI. Lebih-lebih tahun 2002, Indonesia
dan negara-negara berkembang lainnya yang menjadi anggota AFTA, dituntut untuk
mempersiapkan perangkat-perangkat aturannya, antara lain tentang masalah
peraturan HAKI dan implementasinya.
Perundang-undangan
HAKI pada masa Penjajahan Belanda
Hak
Atas Kekayaan Intelektual sebenarnyabukanlah suatu hal yang baru di Indonesia.
Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai
undang-undang tentang hak atas kekayaan intelektual yang sebenarnya merupakan
pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang
berlaku di negara Belanda itu sendiri, dan diberlakukan di Indonesia sebagai
negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi.
Pada
masa itu, bidang hak atas kekayaan intelektual baru mendapat 3 pengakuan, yaitu
Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Hak Paten. Adapun peraturan
perundang-undangan Belanda dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah
sebagai berikut :
a. Auterswet
1912 (Undang-undang Hak Pengarang 1912, Undang-undang Hak Cipta; S.1912-600)
b. Reglement
Industriele Eigendon Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Indusrti Kolonial 1912;
S..1912-545 jo.S.1913-214)
c. Octrooiwet
1910 (Undang-undang Paten 1910; S.1910-33, yis S.1911-33, S.1922-54)
Undang-undang
Hak Cipta pertama di Belanda diundangkan pada tahun 1803, yang kemudian
diperbarui dengan Undang-undang Hak Cipta tahun 1817 dan diperbarui lagi sesuai
dengan konvesi Bern 1886 menjadi
Auterswet 1912, Indonesia (Hindia Belanda saat itu) sebagai negara jajahan
Belanda, terikat dalam konvensi Bern tersebut, sebagaimana diumumkan dalam
S.1914-797. Peraturan Hak Milik Industri Kolonial 1912 merupakan undang-undang
merek tertua di Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah kejaan Belanda
berlakusejak tanggal 1 Maret 1913 terdahad wilayah-wilayah jajahannya
Indonesia, Suriname, dan Curacao. Undang-Undang Paten 1910 tersebut mulai
berlaku sejak tanggal 1 Juli 1912.
Setelah Indonesia merdeka,
berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945. Setelah 16 tahun Indonesia merdeka,
tepatnya pada tahun 1961 barulah Indonesia mempunyai peraturan
perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam hukum positif pertama
kalinya dengan diundangkannya Undang-Undang Merek pada tahun 1961, disusul
dengan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, dan Undang-Undang Paten pada
tahun 1989.
Undang-undang merek pertama
Indonesia lahir pada tahun 1961 dengan diundangkannya Undang-Undang Merek
Dagang dan Merek Perniagaan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku pada
tanggal 11 November 1961. Dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 21 tahn 1961, maka Reglement Industriele Eigendon Kolonien 1912
(Peraturan Hak Milik Industri Kolonial 1912;
S..1912-545 jo.S.1913-214) tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pada tahun 1992 terjadi pembaruan hukum merek di Indonesia, dengan diundangkan
dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1961. Selanjutnya pada tahun 1997, terjadi lagi penyempurnaan
terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, dengan diundangkan dan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Dan terakhir pada tahun
2001, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tersebut diubah dan disempurnakan serta
diganti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
Undang-undang
Hak Cipta pertama Indonesia pasca kemerdekaan baru ada pada tahun 1982, dengan
diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Kemudian pada
tahun 1987, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tersebut diubah dan disempurnakan
dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.
Selanjutnya pada tahun 1997, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 jo. Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 jis. Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tersebut diubah dan
disempurnakan serta diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
Undang-undang
Paten Indonesia pertama baru ada pada tahun 1989 dengan diundangkan dan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Kemudian pada tahun 1997,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1997. Dan terakhir pada 2001, diubah dan disempurnakan sera diganti dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.
Dengan
demikian, sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1999, yang berarti selama 54
tahun sejak Indonesia merdeka, bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang telah
mendapat perlindungan dan pengaturan dalam tata hukum Indonesia baru tiga
bidang, yaitu merek, hak cipta dan hak paten. Adapun empat bidang Hak Atas
Kekayaan Intelektual lainnya varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri,
serta desain tata letak sirkuit terpadu, baru mendapat pengatuan dalam hukum
positif Indonesia pada tahun 2000, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2000 tentang Varietas Tanamandan mulai berlaku efektif sejak
tahun 2004, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Tata Letak
Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Dengan
demikian, perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HaKI di Indonesia
sampai saat ini sudah lengkap. Namun, hal tersebut masih belum
banyak diketahui oleh masyarakat. Hal ini dihadapkan pula pada masih
rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat
tentang HAKI. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan dan pemahaman
masyarakat tentang HAKI perlu terus menerus ditingkatkan melalui berbagai
kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Adanya pemahaman maka terhadap HAKI
maka para warga
masyarakat akan menghargai karya-karya yang
dilindungi oleh hukum hak kekayaan intelektual. Selain itu, anggota
masyarakat berkreasi untuk menghasilkan karya yang dapat dilindungi oleh hak
kekayaan intelektual.
Hak
Atas Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju
perekonomian dunia yang pada akhirmya membawa kesejahteraan umat manusia. Meski
terus ada upaya pengurangan angka tarif dan kuota secara gradual dalam rangka
mempercepat terbentuknya perdagangan bebas, jika produk impor barang dan jasa dibiarkan
bebas diduplikasi secara ilegal, ini merupakan beban berat bagi pelaku
perdagangan internasional.
Indonesia
dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, bahkan tergolong paling tinggi
di dunia. Bukan itu saja, negeri kita juga mempunyai keragam budaya dan karya
terdisioanl. Namun tanpa disadari, banyak aset dan kekayaan intelektual lokal
itu telah terdaftar di luar negeri sebagai milik orang asing. Kurangnya
kesadaran akan pentingnya aset karya intelektual ini telah mengakibatkan
kerugian besar bagi Indonesia.
Pelanggaran
HAKI berupa pembajakan (piracy),
pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang (counterfeiting), dan pelanggaran hak paten (infringement) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku
ekonomi, terutama akan melukai si pemilik sah dari hak intelektual tersebut.
Begitu pun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan
adanya tindak pelanggaran HAKI ini.
Pelanggaran
HAKI yang terjadi antara lain juga karena saat itu DPR belum menyelesaikan
undang-undang tentang HAKI serta
ketidakpahaman aparat hukum dan masyarakat tentang hal tersebut. Hak cipta yang
sering dijiplak itu, antara lain karya fil, musik, merek, program komputer, dan
buku.
Sudah
menjadi gambaran umum bahwa banyak karya ilmuan Indonesia yang umumnya justru
dihasilkan sewaktu ia sedang berkarya di luar negeri, baik sewaktu sedang studi
pascasarjana atau selama melaksanakan riset post-doktoral. Tidak perlu heran
jika tokoh sekaliber Dr. Ing. B.J. habibie mematok paten rumusan perhitungan
retak konstruksi pesawat terbang di Kantor Paten & Merk Jerman. Sementara
ilmuan ahli teknik kimia Dr. Zahlul Badarudin berhasil merumuskan paten dalam
bidang kimia yang banyak terpakai dalam industri obat-obatan dan pestisida di
negara maju sehingga formula paten karyanya di Kantor Paten Swiss dan Dr.
Zahlul Badarudin memperoleh royalti sebesar 1 juta dolar AS per tahun atas
karya temuannya.
Penyebab
utama masih rendahnya tingkat pengajuan paten oleh peneliti Indonesia, yaitu
antara lain faktor masih relatif
redahnya intensif atau penghargaan atas karya penelitian oleh pemerintah hingga
pada akhirnya kurang memicu peneliti dalam menghasilkan karya ilmiah yang
inovatif. Faktor kedua adalah porsi bidang riset teknologi senilai kurang dari
1 % dari anggaran pemerinta yang amat jauh tertinggal dari rata-rata angka
riset negara industri maju pada umumnya. Hal ini akan mewariskan lingkungan
yang tidak kondusif dalam menumbuhkan SDM yang berkualitas dengan kemampuan
ilmu yang tinggi. Faktor ketiga adalah para peneliti juga sering kurang
menyadari pentingnya perlindungan paten atas penemuannya, selain kecenderungan
berorietasi pikiran jangka pendek demi mengejar nilai kredit poin semata.
Faktor
keempat adalah jarak lokasi tempat kerja peneliti yang tersebar di berbagai
pelosok daerah menyebabkan pos pengeluaran biaya perjalanan untuk pengurusan
paten menjadi hambatan tersendiri. Di negara-negara indusrti maju, informasi
dan pendaftaran paten telah ditampilkan pada web secara online. Singapura
dengan proaktif telah menampilkan pangkalan data (database) mengenai aplikasi pengajuan paten, persetujuan paten,
downloding info, sampai melkasanakan transaksi otomatis secara online. Jika
info HAKI ditampilkan resmi di internet maka kendala dalam proses pengajuan
dengan datang langsung ke Direktorat Jendral HAKI yang berkantor di Tanggerang
dapat serta merta dihilangkan.
Para
peneliti di seluruh pelosok tanah air dapat mengurus sebagian atau keseluruhan
proses pengajuan paten lewat internet, yang berarti akan mereduksi faktor biaya
perjanan yang terkadang perlu diadakan berulang kali. Kemudian tentang
pengolahan anggaran di Direktorat Jendral HAKI, sebaiknya dilakukan secara
swadana, tidak berdasarkan Daftar Isian Proyek (DIP) seperti sekarang ini.
Rata-rata pendapatan Ditjen HAKI dari hasil pendaftaran hak cipta, merek, dan
paten berkisar Rp 15 Miliar per tahun. Namun, yang digunakan melalui DIP hanya
sekitar Rp 2 Miliar, dan sisanya disetor ke kas negara.
Indonesia
sebagai salah satu anggota WTO (World
Trade Organization) telah memiliki serangkaian undang-undang yang berkaitan
dengan HAKI. Substansinya secara serius telah diadaptasikan dengan
standar-standar perlindunga internasional. Perlindungan HAKI bukan lagi
merupakan kebutuhan domestik suatu negara, tetapi telah menjadi tuntutan secara
universal dalam upaya membangun pasar dunia yang harmonisdan dinamis. Keputusan
yang diambil sangat tepat tetapi dalam implementasinya kita patut
mengkhawairkannya, melihat supremasi hukum yang belum bisa ditegakkan di negara
kita.
Indonesia
masuk negara ke empat terburuk di dunia dalam pembajakan dan pemalsuan, dan
Indonesia bisa ditempatkan sebagai pelaku utama dari negara yang menjalankan
bentuk-bentuk baru halangan perdagangan (trade
barrier) dalam skema pasar ekonomi tradisional. Bahkan Indonesia dijuluki sebagai
salah satu negara pembajak kekayaan intelektual terhebat di dunia. Sebuah
julukan yang teramat buruk. Dan yang lebih membahayakan lagi, julukan itu bisa
membuat masa depan ekonomi Indonesia terguling lebih cepat dari yang diduga.
Pasalnya, kebiasaan menjadi pelanggar HAKI membuat kreativitas dan segala
bentuk intellectual property yang
menjadi modal perekonomian global masa depan tak bisa tumbuh lagi. Kita tidak
akan mampu bersaing dalam pasar perekonomian global dan akan terus-menerus
menghadapi gugatan pihak asing yang bisa menjadikan suasana perekonomian
semakin tidak kondusif.
Karenanya
perangkat yuridis setiap wilayah hukum yang berdaulat, sistem perekonomian di
tiap negara, dan keseragaman budaya tiap bangsa bukan lagi pertimbangan utama
dalam mengkonsep bentuk regulasi bagi tiap hak dan kewajiban yang melekat pada
setiap arus dan mobilitas intellectual
capital. Tak pelak sosialisasi, penerapan, dan pelaksanaan HAKI yang
konsiten menjadi kebutuhan kita semua sebagai masyarakat Indonesia baru.
Membaiknya
Indonesia dari Priority Watch List menjadi
negara Watch List berdasarkan
pemantauan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Pemerintah
Amerika Serikat pada 1 Mei 2000 yang lalu, bisa juga dijadikan sebagai salah
satu pemicu untuk meningkatkan kinerja prestasi kalangan Peneliti Nasional
dalam upaya menghargai karya cipta bangsa sendiri disamping karya cipta bangsa
asing.
Saat
ini Indonesia telah mempunyai undang-undang di bidang HAKI sebagaimana yang diamanatkan
oleh perjanjian internasional ynag telah diikuti Indonesia. Begitu banyak upaya
yang telah dilaksanakan untuk menyesuaikan aturan hukum dalam bidang HAKI
sehingga dapatsejalan dengan aturan yang diikuti leh dunia internasional. Tidak
terhitung pula upaya untuk mensosialisasikan undang-undang HAKI yang baru.
Seminar-seminar maupun rangkaian kegiatan lainnya telah diselenggarakan guna
mendekatkan HAKI kepada masyarakat. HAKI
kini menjadi sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. HAKI kini
menjadi suatu kenyataan bahwa HAKI sangat melekat pada kehidupan
sehari-hari. Setiap hal yang melekat
pada tubuh manusia tiak terlepas dari masalah HAKI. Akan tetapi, apakah
sosialisai yang telah dilakukan telah menjangkau semua lapisan masyarakat? Hal
ini merupakan sesuatu yang masih diragukan.
Saat
ini Indonesia bertekad untuk tidak mengindahkan kesepakatan internasional yang
berkaitan dengan HAKI, karena dengan satu alasan logis bahwa Indonesia belum
mampu untuk bersaing dengan negara maju, sehingga harus diberi kesempatan untuk
menyamai kemampuan negara maju tersebut. Setelah sekian lama kita menafikkan
etika internasional tersebut, ternyata tidak juga membawa kesadaran baru bahwa
yang namanya proses transfer ilmu pengetahuan itu ada batas akhirnya. Sebuah
batas akhir sampai kita benar-benar mampu memodifikasi hasil latihan kita
menjadi sebuah karya baru yang layak untuk diberi Hak atas Kekayaan Intelektual.
Kita jangan hanya menjadi bangsa pemimpi akibat dari kebanggaan yang berlebihan
bahwa bangsa ini sudah sedemikian besar dengan kandungan kekayaan alamnya yang
melimpah ruah.
Pada
tahun 2004, Pemerintah Amerika Serikat kembali memasukan Indonesia dalam daftar
prioritas negara yang perlu diawasi (priority
watch list) yang berkaitan dengan masih maraknya pembajakan produk dari berbagai
sektor industri di negara ini. Dalam laporan Special 301 tahun 2004, Indonesia
kembali dimasukkan dalam kategori priority
watch list bersama dengan 14 negara lainnya seperti Argentina, Brazil,
Mesir, India, Filipina, Korea, Taiwan, Rusia dan Uni Eropa. Keadaan ini tidak
berubah sejak tahun 2001. Meskipun pada tahun 2003 Indonesia dinilai telah
mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sistem HAKI-nya, akan tetapi
Indonesia tetap dinilai tidak konsisten dalam hal penegakan hukum melawan
masalah pembajakan dan pemalsuan. Selain itu masih banyaknya produksi,
distribusi serta ekspor produk-produk yang menggunakan cakram optik bajakan
serta permasalahan dalam sistem peradilan di Indonesia menempatkan Indonesia
bertahan dalam posisi ini.
Permasalahan
HAKI di Indonesia memang tergolong kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya
dengan membalikan telapak tangan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh
pemerintah untuk menyekesaikan sistem HAKI agar sejalan dengan ketentuan
internasional yang telah disepakati. Perlahan tapi pasti perubahan menuju
keadaan yang lebih baik yang menghargai karya intelektual orang lain akan
berusaha untuk dicapai.
Cukup
banyak prestasi yang telah dicapai oleh pemerintah Indonesia dalam rangka
“membumikan” HAKI di Indonesia yang masih terkenal sebagai sarang pembajak. Hal
ini memang bukan hal yang mudah. Kegiatankegiatan sosialisasi HAKI masih tetap
perlu dilakukan. Begitu pula usaha untuk melengkapi semua produk hukum dibidang
HAKI sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang yang telah ada. Lengkapnya
aturan main disertai dengan upaya penegakan hukumnya diharapkan dapat
menjadikan Indonesia sebagai tempat yang kondusif bagi investasi asing dan
memperbaiki citra Indonesia di dunia internasional.
Undang-undang
merek pertama Indonesia lahir pada tahun 1961 yaitu Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan, yang diundangkan pada
tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku pada tanggal 11 November 1961. Pada
tahun 1992 terjadi pembaruan hukum merek di Indonesia, untuk mengantisipasi
arus globalisasi, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang
merek yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang
Merek. Pada tahun 1997 terjadi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1992 tentang Merek yaitu dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997yang
disahkan oleh Presiden pada tanggal 7 Mei 1997. Penyempurnaan ini dilakukan
terutama untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights) yang merupakan bagian dari persetujuan
pembentukan organisasi perdagangan dunia atau Agreement Estabilishing World Trade Organization yang telah
diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Perubahan
terakhir mengenai undang-undang merek terjadi pada tahun 2001 yaitu dengan
lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Undang-undang paten pertama
Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.
Sama halnya dengan undang-undang tentang merek maupun paten,
undang-undang tentang hak cipta juga telah beberapa kali mengalami perubahan,
yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang telah diubah pada tahun 1987
(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987), tahun 1997 (Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1997), dan terakhir pada tahun 2002.
Tekanan dari pihak luar lainnya juga turut melatarbelakangi
terjadi reformasi hukum di bidang HAKI ini. Menurut laporan tahunan Special
301, yang dikeluarkan USTR (United States
Trade Representative) pada tahun 1999, Indonesia saat itu merupakan satu-satunya negara Asean
yang masih masuk dalam Priority Watch
List versi USTR untuk kasus-kasus pelanggaran HAKI. Lembaga perwakilan ini
bertugas menelaah catatan-catatan pelanggaran HAKI dari negara-negara mitra
dagang AS.
Pada tahun 2000, peringkat Indonesia membaik dengan masuknya
kategori Watch List, disebabkan pada
tahun 2000 pemerintah Indonesia telah mengajukan RUU tentang Desain Industri,
Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta mengajukan RUU
revisi terhadap Undang-Undang Paten dan Merek. Akan tetapi, peringkat ini tidak
bertahan lama, karena pada tahun 2001 dan 2002 Indonesia kembali masuk kategori
Priority Watch List. Meskipun
Indonesia telah memperbaiki peraturan hukum dalam bidang HAKI, penegakan hukum
HAKI terutama atas kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan-perusahaan
Amerika Serikat masih dirasakan lemah.
Hak atas Kekayaan Intelektual awalnya mencakup dua konsep
dasar, yakni hak cipta (copyright)
danhak paten yang diatur secara terpisah. Istilah intelektual dalam HAKI
berarti hak cipta yang melindungi hasil kecerdasan, pikiran, dan ungkapan atau
renungan manusia yang menjelma dalam bentuk buku, lagu, atau film. Sementara
hak paten mencakup temuan dan teknologi, kerja yang bertujuan untuk membuat
barang baru, mulai dari traktor, obat-obatan samai alat pembuka kaleng yang
menggunakan listrik. Asumsinya, hak cipta selalu berkenaan dengan uang, karena
untuk merancang, membuat, memperbanyak, dan memasarkan sebuah karya cipta
diperlukan uang. Para pemegang hak cipta tentu mengharapkan uang yang
ditanamkan akan kembali.
Di Indonesia pun sekarang muncul dua cara pandang terhadap
HAKI dan keterlibatan Indonesia dalam penegakan hak-hak itu dalam perdagangan
internasional. Di satu sisi adalah pandangan bahwa HAKI merupakan bagian dari
perjanjian internasional yang diikuti Indonesia, sehingga harus ada penyesuaian
tanpa peduli adanya ketimpangan posisi dan kesempatan. Sebaliknya pandangan dua
mengganggap perjanjian internasional mengenai HAKI yang disebut TRIPs atau Agreement on Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rightsyang merupakan bagian dari WTO akan menegaskan
ketimpangan antarnegara di dunia dan membuat negara industri maju mendapat
keuntungan lebih dulu. Sementara produk negara berkembang harus membayar mahal
untuk menggu nakan software atau
menonton VCD yang diproduksi negara maju.
Dalam penempatan hukumnya sendiri, rumusan pasal-pasal dan
kerangkanya datang dari luar. Semua produk hukum yang berkait dengan hak cipta,
paten dan merek beberapa tahun terakhir diperbaiki atas desakan dan sekaligus
konsultasi dari pemerintah Amsrika Serikat yang bersekutu dengan perusahaan
transnasional di bidang HAKI dan berbagai skema perdagangan internasional.
Dalam tahun 2002 saja aturan hukum dalam bidang itu dilengkapi dengan
Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Desain Industri, dan Undang-Undang
Desain Tata Letak Sirkuit. Tidak banyak anggota DPR yang memperdebatkannya,
karena memana tidak banyak anggota DPR yang hadir dalam di ruang sidang. Akan
tetapi, karena pemerintah bertekad menggolkan atas desakan Amerika Seikat dan
perusahaan ransnasional, sehingga proses pengambilan keputusannya berlangsung
dengan lancar.
Berdasarkan tekanan dari pihak luar, ketidakmampuan
Indonesia untuk melindungi HAKI akan menghambat masuknya investasi ke Indonesia
di masa yang akan datang. Apabila pemerintah Indonesia tidak secepatnya
memperbaiki situasi ini maka reputasi Indonesia di mata dunia internasional
akan benar-benar terancam. Untuk itulah maka pemerintah seharusnya dapat segera
mengambil tindakan tegas untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAKI, karena
penuntasan kasus tersebut sangatlah penting untuk mengembalikan kepercayaan
investor untuk berinvestasi di Indonesia.
Karena itulah Indonesia segera merevisi perunndang-undangan
perlindungan HAKI dan memastikan bahwa undang-undang tersebut dilaksanakan
secara efektif. Ketidakmampuan Indonesia mematuhi kesepakatan TRIPs akan berakibat
pada pengenaan sanksi-sanksi perdagangan WTO bagi Indonesia.
Berdasarkan latar belakang terjadinya reformasi hukum dalam
bidang HAKI, dapat disimpulkan bahwa
pendekatan analisis ekonomi atas hukum telah digunakan, karena terjadinya
reformasi hukum dalam bidang HAKI tersebut tidak terlepas dari adanya tekanan
dari pihal luar terutama Amerika Serikat yang mengancam adanya pengenaan sanksi
perdagangan apabila tidak segera merevisi peraturan hukum dalam bidang HAKI.
Selain itu tidak adanya kepastian hukum dalam bidang HAKI juga dirasakan dapat
menghambat masuknya investasi asing ke Indonesia, karena itulah pemerintah
Indonesia melakukan reformasi hukum dalam bidang HAKI.
Selain itu reformasi di bidang HAKI juga didasari oleh
pemeikiran dan kesadaran bahwa perlindungan yang wajar terhadap HAKI diharapkan
dapat menjadi pendorong bagi anggota masyarakat untuk terus berupaya keras
menghasilkan karya intelektual lainnya. Dengan semakin terjaminnya perlindungan
HAKI di Indonesia maka semakin banyak orang yang akan menghasilkan karya
intelektual dan diharapkan dapat pula menggerakkan roda perekonomian serta
memberikan pemasukan berupa pajak kepada negara.
Substansi pengaturan undang-undang HAKI yang baru sebagai
berikut :
1. Perubahan
delik bisa menjadi delik aduan terhadap pelanggaran pidana atas HAKI.
2. Perubahan
terhadap sanksi pidana
3. Penyelesaian
sengketa HAKI di Pengadilan Niaga
4. Penetapan
Sementara Pengadilan
5. Lamanya
proses pendaftaran
A. PATEN
(PATENT)
Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2001
tentang Paten, paten adalah hak eksklusif yang berupa penemuan baru yang dapat
diterapkan dalam bidang perindustrian, yang diberikan negara kepada para
penemunya atas hasil temuannya di bidang teknologi selama waktu tertentu, umtuk
melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada
orang lain untuk melaksanakannya. Negara dalam hal ini diwakili oleh
pemerintah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan khusus yang ditunjuk dalam
undang-undang ini. Penemuan di sini adalah suatu kegiatan pemecahan masalah
yang spesifik di bidang teknologi yang terdapat dalam wujud suatu proses, hasil
produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan
hasil produksi.
Tentang
hak paten ini pada pokonya diatur dalam undang-undang khusus tentang paten.
·
Penemuan yang dapat
diberikan Paten
Paten diberikan untuk penemuan yang baru, mengandung langkah
inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Suatu penemuan mengandung langkah
inventif, jika penemuan tersebut bagi seseorang mempunyai keahlian biasa
mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
Adapun yang dimaksud dengan permintaan pertama adalah
permintaan paten yang telah diajukan untuk pertama kali di suatu negara lain.
Dalam undang-undang ini, penemu dari luar negeri dapat pula mengajukan
permintaan paten di Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah
ada dalam konvensi Paris atau Paris
Convention for the Protection of Industrial Property.
·
Penemuan yang tidak
dapat diberikan paten
Paten
tidak diberikan untuk :
a. Penemuan
tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau
pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
moralitas agama, keterlibatan umum atau kesusilaan.
b. Penemuan
tentang proses atau hasil produksi makanan dan minuman, termasuk hasil produksi
berupa beban yang dibuat melalui proses kimia dengan tujuan untuk membuat
makanan dan minuman guna dikonsumsi manuasia atau hewan.
c. Penemuan
tentang jenis atau varietas baru tanaman atau hewan, atau tentang proses apapun
yang dapat digunakan bagi pembiakan tanaman atau hewan beserta hasilnya. Yang
dimaksud dengan jenis atau varietas baru tanaman atau hewan adalah tanaman
pangan atau hewan potong.
d. Penemuan
tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang
diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun
yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut.
e. Penemuan
tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
·
Jangka waktu paten
Dalam Pasal 9 ditegaskan, bahwa :
1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama
empat belas tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten. Jangka
waktu peten selama 14 tahun tersebut dapat pula dikatakan sebagai jangka waktu
perlindungan hukum atas paten yang bersangkutan. Jangka waktu dihitung sejak
tanggal penerimaan permintaan paten (filing
date). Tanggal tersebut dimintakan dalam surat paten (latter of paten) yang dberikan oleh kantor paten.
2. Tanggal
mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dalam daftar umum paten dan
diumumkan dalam berita resmi paten.
·
Hak dan kewajiban
paten
Pemegang
paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan secara peraturan perusahaan atas
patennya baik secara sendiri maupun dengan memberikan persetujuan kepada orang
lain, yaitu :
a. Membuat,
menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau
disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.
b. Menggunakan
proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya
sebagaimana dimaksudkan dalam point a.
Hak khusus yang dimaksud adalah adalah hak yang besifat
eksklusif. Artinya hak ynag hanya diberikan kepada pemegang paten untuk dalam
jangka waktu tertentu melakksanakan sendiri secara perusahaan atau memberi hak
lebih lanjut pada orang lain. Dengan demikian orang lain dilarang melaksnakan
paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten.
Pemberian hak kepada orang lain tersebut dapat melalui
pewarisan, penyerahan, perikatan atau mungkin cara peralihan hak yang lain,
sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 17. Pemegang paten wajib melaksanakan
patennya di wilayah negara Republik Indonesia,dan untuk pengelolaan
kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi. Serta pemegang paten atau
pemegang lisensi suatu paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut
biaya tahunan.
Berdasarkan
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 202 tentang Hak Cipta, Hak Cipta
adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Pasal 2
UUHC: Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta
maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun
memberi ijin untuk iti dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penciptaadalah
seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir
suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan
atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.Ciptaan
adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan
ilmu seni dan sastra.
·
Kedudukan Hak Cipta
Mengenai kedudukan hak cipta, sudah pula ditetapkan oleh UUHC, bahwa hak
cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 3 ayat 1). Sebagai benda Bergerak,
hak cipta dapat beralih atau dialihkn baik seluruhnya maupun sebagian karena
pewarisan, hibah,wasiat, dijadikan
milik negara, perjanjian
tertulis, dan ebab-sebab
lain yang dibenarkan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
·
Ciptaan yang
dilindungi Hak Cipta
Pasal 11 ayat 1 UUHC-1982 diubah oleh UUPHC-1987 menjadi :
1. Dalam
undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya :
-
Buku,
pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya
-
Ceramah,
kuliah, pidato, dan sebagainya
-
Pertunjukan
seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangn, pantomim dan karya siaran
antara lain untuk media radio, televisi dan film serta karya rekaman radio
-
Ciptaan
tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya
rekaman suara atau bunyi
-
Segala
bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi
yang perlindungnnya diatur dalam Pasal 10 ayat 2
-
Seni batik
-
Arsitektur
-
Peta
-
Sinematografi
-
Fotografi
-
Program
komputer
-
Terjemahan,
tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.
2. Terjemahan,
tafsir, saduran, perfilman, rekaman, gubahan musik, himpunana beberapa ciptaan
dan lain-lain cara memperbanyak dalam bentuk mengubah dari pada ciptaan asli,
dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas
ciptaan aslinya.
Yang
dimaksud disini adalah pengolahan selanjutnya daripada ciptaan asli, tetapi
yang dalam bentuk pengolahan ini merupakan suatu ciptaan yang baru dan
tersendiri, sehingga patut diberikan perlindungan tersendiri. Himpunan beberapa
ciptaan sebagaimana yang lazim disebut bunga rampai, potpori ensiklopedia,
termasuk dalam ayat ini.
3. Dalam
perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 termasuk juga semua
ciptaan yang tidak atau belum diummukan, akan tetapi sudah merupakan suatu
bentuk kesatuan yang nyata, yang memmungkinkan perbanyakan hasil karya itu.
Dalam
hal ini dimaksudkan sketsa atau manuskrip dan yang semacam itu yang sudah
merupakan suatu kesatuan yang lengkap walaupun belum diumumkan.
·
Jangka waktu Hak Cipta
Jangka
waktu hak cipta adalah sebagai berikut :
a. Sepanjang
hayat Pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia, untuk ciptaan yang
asli dan bukan turunan (derivatif)
b. Selama
50 tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Jenis ciptaan yang dimaksud
meliputi program komputer dan karya derivatif seperti karya sinematologi,
rekaman suara, karya pertunjukan, dan karya siaran.
c. Selama
25 tahun. Perlindungan terpendek ini diberikan untuk karya fotografi, karya
susunan perwajahan, dan karya tulis yang diterbitkan.
d. Ciptaan
yang dimiliki atau dipegang oleh Badan Hukum, berlaku selama 50 tahun dan 25
tahun sejak pertama kali diumumkan
e. Ciptaan
yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan Pasal 10 ayat 2 huruf
b, berlaku tanpa batas.
Berdasarkan
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Merek adalah
tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna,
atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Merek
dagang digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasikan sebuah produk atau
layanan. Merek dagang meliputi nama produk atau layanan beserta logo, simbol,
gambar yang menyertai produk atau layanan tersebut. Contoh merek dagang
misalnya adalah Kentucky Fried Chicken.
Yang disebut merek dagang adalah urut-urutan kata-kata tersebut beserta
variasinya dan logo dari produk tersebut. Jika ada produk lain yang sama atau
mirip, maka itu termasuk sebuah pelanggaran merek dagang. Berbeda dengan HAKI
lainnya, merek dagang dapat digunakan oleh pihak lain selain pemilik merek
dagang tersebut, selama merek dagang tersebut digunakan untuk mereferensikan
layanan atau produk yang bersangkutan.
Sama
seperti HAKI lainnya, merek dagang dapat diserahkan kepada pihak lain, baik itu
sebagian ataupun seluruhnya. Contoh yang umum adalah mekanisme franchise. Pada frinchise, salah satu kesepakatan adalah penggunaan nama merek
dagang dari usaha lain yang sudah lebih dulu sukses.
Agar
pemilik merek memperoleh hak eksklusif
atas merek dan mendapat
perlindungan hukum, maka pemilik merek yang beritikad baik dapat
mendaftarkan mereknya kepada pemerintah. Akan tetapi, suatu merek tidak dapat
didaftarkan mereknya jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
-
Merek tersebut
bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku
-
Merek tidak memiliki
daya pembeda
-
Telah menjadi milik
umum
-
Merupakan keterangan
atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
-
Mempunyai persamaan
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah
terlebih dahulu terdaftar untuk barang atau jasa sejenisnya
-
Mempunyai persamaan
pada pada pokok atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah
terkenal
-
Menyerupai nama orang
terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain. Kecuali atas
persetujuan tertulis dari yang berhak atas merek tersebut
-
Merupakan tiruan atau
menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol negara atau
lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari
pihak yang berwenang
-
Merupakan tiruan atau
menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau
lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan pihak yang berwenang
Berdasarkan
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang
teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan
usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
Berbeda
dari jenis HAKI lainnya, rahasia dagang tidak dipublikasikan ke publik. Sesuai
dengan namanya, rahasia dagang bersifat rahasia. Rahasia dagang dilindungi
selama informasi tersebut tidak dibocorkan oleh pemilik rahasia dagangtersebut.
Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru
yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum,
baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan, maupun pemanfaatannya oleh
penemunya. Untuk mengelola administrasi rahasia dagang, pada saat ini
pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat
Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan
tanggung jawab tersebut, tidak menutup kemungkinan pada waktu yang akan datang,
Direktorat Jendral yang membidangi Hak atas Kekayaan Intelektual ini berkembang
menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan pemerintah,
termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan. Perlindungan ini diberikan
terhadap informasi sejauh informasi tersebut adalah :
a. Rahasia
dalam arti informasi tersebut adalah informasi yang belum diketahui umum atau
informasi tersebut belum disediakan untuk diakses oleh pihak-pihak yang
memerlukan informasi tersebut
b. Memiliki
nilai komersil yang timbul karena sifat kerahasiaan tersebut
c. Adanya
upaya dari pihak yang memiliki informasi untuk menjaga agar informasi yang
dimilikinya tetap rahasia.
Berdasarkan
pengertian rahasia dagang menurut UU No. 30 tahun 2000 diatas, maka kita bisa
melihat bahwa rahasia dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk
perusahaan, karenanya harus dijaga kerahasiaannya. Keberhargaan informasi ini,
karena informasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan ekonomis kepada
perusahaan. Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan lingkup
perlindungan rahasia dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode
penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi atau bisnis yang memiliki
nilai ekonomi, seta tidak diketahui oleh masyarakat umum. Informasi dalam rahasia
dagang dikelompokkan dalam informasi di bidang teknologi dan informasi di
bidang bisnis.
Dengan
adanya unsur kerahasiaan dalam rahasia dagang ini, menyebabkan rahasia dagang
tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan, yang terpenting adalah selama
pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari
informasi maka informasi ini masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang.
Pemilik
rahasia dagang dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain melalui cara-cara
yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yaitu melalui pewarisan, hibah,
wasiat, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh
undang-undang. Contohnya melalui putusan pengadilan yang mengharuskanpemilik
rahasia dagang untuk membuka informasinya. Pemilik rahasia dagang dapat pula
mengalihkan haknya melalui suatu perjanjian lisensi. Dalam Undang-Undang
Rahasia Dagang, yang membedakan antara perjanjian tertulis dengan perjanjian
lisensi adalah lisensi hanya diberikan selama jangka waktu tertentu dengan hak
yang terbatas untuk pemegang lisensi.
Hak
penerima lisensi ini terbatas. Dalam pratiknya, pemilik rahasia dagang yang
memberikan lisensi pada pihak lain tidak akan seta merta membuka seluruh
informasi yang dimilikinya. Biasanya pemilik mengirimkan seseorang atau
beberapa tenaga ahli. Hal ini yang menjadi pembeda utama antara perjanjian
lisensi. Adapun mengenai ap aitu perjanjian tertulis, salah satu contohnya
adalah perjanjian kerja di mana perjanjian ini memberikan hak bagi pihak dengan
siapa pemilik membuat perjanjian untuk memiliki akses penuh terhadap informasi
yang dirahasiakan. Pengungkapan rahasia dagang melalui hal-hal di atas tidak
dikatakan sebagai perbuatan yang mengurangi kerahasiaan dari informasi itu.
Berdasarkan
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31Tahun 2000 tentang Desain Industri, desain
industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis
atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga
dimensi atau dua dimensi yang memberika kesan estetis dan dapat diwujudkan
dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan
suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan. Sedangkan hak
desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan negara RI kepada pendesain
atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
Objek
perlindungan desain industri adalah bentuk dekorasi pada permukaan suatu produk
dan bukan atas teknologi dan inventorannya dengan syarat bersifat baru dan
orisinil, dianggap tidak baru atau orisil bila secara menyolok tidak berbeda
dengan desaain yang sudah ada.
Mengenai
jangka waktu perlindungan desain industri, pendaftaran desain industri berlaku
selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran. Perpanjangan
pendaftaran desain yang telah habis masa berlakunya tidak dapat dilakukan.
Pendaftaran desain industri merupakan suatu persyaratan untuk mendapatkan
perlindungan. Untuk dapat diberikan perlindungan maka desain industri tersebut
harus desain yang baru, yaitu belum pernah diumumkan atau belum pernah
digunakan melalui cara apapun sebelum permintaan pendaftaran.
Pemegang
desain industri yang telah terdaftar namanya dapat mengalihkan dengan cara
pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan lisensi. Jika terjadi
pelanggaran dalam bidang desain industri, pelaku pelanggaran tersebut dapat
dikenakan tindak pidana dengan 4 tahun penjara atau denda sebesar Rp 300 juta.
Tidak mencantumkan nama pendesain dalam berita resmi desain industri dalam
sertifikat desain industri diancam pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 45 juta.
Tindak pidana dimaksudkan termasuk delik aduan.
Dalam
Pasal 9 ayat (2) pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk
melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain
yang tanpapersetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor,
dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, kecuali pemakaian
desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.
Untuk
memberikan perlindungan terhadap pemegang hak desain industri yang telah
terdaftar, undang-undang ini juga telah memberikan kewajiban menjaga
kerahasiaan, yakni selama masih terikat dinas aktif hingga selama 12 bula
sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apapun dari Direktorat Jendral,
pegawai Direktorat Jendral, atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk
dan/atau atas nama Direktorat Jendral dilarang mengajukan permohonan,
memperoleh, memegang, atau memiliki hak yang berkaitan dengan desain industri,
kecuali jika pemilikan tersebut diperoleh karena pewarisan (Pasal 22).
Terhitung
sejak tanggal penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jendral, atau orang yang
karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jendral
berkewajiban menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkannya
permohonan yang bersangkutan. Pengalihan hak desain industri harus disertai
dengan dokumen tentang pengalihan hak. Segala bentuk pengalihan hak desain
industri wajib dicatat dalam daftar umum desain industri pada Direktorat
Jendral dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Pengalihan hak desain industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
Pengalihan hak desain industri diumumkan dala Berita Resmi Desain Industri
(Pasal 31).
Berdasarkan
Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Ayat
(1) : Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau stengah jadi,
yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari
elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagain atau seluruhnya saling
berkaitan serta dibentuk secara terpadu dalam sebuah bahan semikonduktor yang
dimasudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
Ayat
(2) : Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi
dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah
elemen aktif, serta sebagia atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu
dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan
Sirkuit Terpadu.
Ayat
(3) : Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Ayat
(4) : Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu yang diajukan kepada Direktorat
Jendral.
Ayat
(5) : Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan.
Perlindungan
hukum terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menganut asas ororisinalitas.
Suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat dianggap orisinal apabila
merupakan hasil upaya intelektual pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang
sudah bersifat umum bagi para pendesain. Selain itu, Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu dalam bentuk setengah jadi juga merupakan objek perlindungan dari
undang-undang ini, sebeb suatu sirkuit terpadu dalam bentuk setengah jadi
berfungsi secara elektronis. Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan
Sirkuit Terpadu berlangsung sangat cepat. Oelh karena itu, jangka waktu
perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu hanya diberikan untuk masa 10
tahun, yang dihitung sejak tanggal penerimaan atau sejak Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu tersebut pertama kali dieksploitasi secara komersial dan tidak
dapat diperpanjang.
Untuk
dapat melaksanakan pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pada saat
ini pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q.
Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di
bidang Hak atas Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan
tanggung jawab tersebut, tidak menutup kemungkinan pada waktu yang akan datang,
Direktorat Jenderal yang melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual ini
berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan
pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.
Hak
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dapat diberikan jika Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.
Objek
perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu antara lain sebagai berikut :
a. Harus
memenuhi syarat orisinil
b. Dinyatakan
orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain tu sendiri dan
bukan merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum
c. Mempunyai
nilai ekonomis yang dapat diterapkan pada kegiatan atau proses produksi
d. Untuk
menetapkan perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu harus didaftar
e. Diberikan
kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut diekploitasi secara
komersial di manapun atau sejak tanggal penerimaan permohonan
f. Dalam
hal telah dieksploitasi secara komersial maka permohonan harus diajukan paling
lama dua tahun sejak tanggal pertama kali dieksploitasi
g. Waktu
perlindungan selama 10 tahun
Berdasarkan
Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek; Indikasi
Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu
barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor
manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan
kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
Tanda
yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis adalah suatu identitas yang
menunjukkan suatu barang berasal dari tempat atau daerah tertentu. Dan tempat
atau daerah itu menunjukkan kualitas dan karakteristik suatu produk. Namun
karakteristik suatu produk Indikasi Geografis tidak selalu dipengaruhi faktor
alam. Faktor campur tangan manusia pun bisa mementukan kekhasan suatu produk.
Berbeda
dengan Hak Merek yang dapat dimiliki secara perorangan, kepemilikan Indikasi
Geografis tidak bersifat individualistik semata. Indikasi Geografis lebih
bersifat komunalistik, dimiliki secara bersama oleh masyarakat daerah tertentu.
Namun untuk proses pendaftarannya, diwakili oleh lembaga yang diberikan
wewenang untuk itu. Pendaftaran tersebut diajukan kepada Direktorat Jenderal
Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM.
Indikasi
Geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang
diajukan oleh :
a. Lembaga
yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang terdiri atas :
1. Pihak
yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam
2. Produsen
hasil barang pertanian
3. Pembuat
barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri
4. Pedagang
yang menjual barang tersebut
b. Lembaga
yang diberi wewenang untuk itu
c. Kelompok
konsumen barang tersenut
Ketentuan
mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23,
Pasal 24, dan Pasal 25 berlaku secara mutatismutandis
bagi pengumuman permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.
Permohonan
pendaftaran Indikasi Geografis yang ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila
tanda tersebut :
a. Bertentangan
dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan
atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses
pembuata, dan/atau kegunaannya.
b. Tidak
memenuhi syarat untuk didaftar sebagai Indikasi Geografis
Hak
Atas Kekayaan Intelektual atau juga yang dikenal dengan HAKI merupakan
terjemahan atas istilah Intellectual
Property Right. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak,
Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki,
dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan
Intelektual merupakan kekayaan ata segala hasil produksi kecerdasan daya
pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis,
karikatur, dan seterusnya. Terakhir HAKI merupakan hak-hak (wewenang atau
kekuasaan) untuk berbuat seseuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang
diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.
Hak
Atas Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia.
Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai
undang-undang tentang hak atas kekayaan intelektual yang sebenarnya merupakan
pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang
berlaku di negara Belanda itu sendiri, dan diberlakukan di Indonesia sebagai
negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi.
Sejak
tahun 1961 sampai dengan tahun 1999, yang berarti selama 54 tahun sejak
Indonesia merdeka, bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang telah mendapat
perlindungan dan pengaturan dalam tata hukum Indonesia baru tiga bidang, yaitu
merek, hak cipta dan hak paten. Adapun empat bidang Hak Atas Kekayaan
Intelektual lainnya varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, serta
desain tata letak sirkuit terpadu, baru mendapat pengatuan dalam hukum positif
Indonesia pada tahun 2000, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2000 tentang Varietas Tanamandan mulai berlaku efektif sejak
tahun 2004, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Tata Letak
Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Ditinjau dari sudut perangkat perundang-undangan, Indonesia sudah mempunyai
perangkat yang cukup di bidang HAKI. Namun pengetahuan tentang
HaKI dan perangkat perundang-undangan dimasyarakat dirasakan masih kurang dan
perlu ditingkatkan, sehingga perlindungan HAKI betul-betul dapat ditegakkan. Perlu
adanya sosialisi terhadap masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui apa itu
HAKI dan pentingnya HAKI bagi karya-karya yang sudah dihasilkan oleh
masyarakat. Akan tidak berharga jika karya yang sudah diciptakan malah sudah
terdaftar atas nama orang lain. Perlunya pendaftaran HAKI atas karya yang sudah
diciptakan agar hal seperti ini tidak terjadi. Pemerintah juga hendaknya perlu
mengupayakan perbaikan-perbaikan di bidang perlindungan dan penegakan hukum
HAKI agar tidak lagi masuk dalam kategori Priority
Watch Listdan akan mendapat sanksi ekonomi yang dapat berupa ekspor, pengurangan
kuota perdagangan bahkan sampai dengan embargo ekonomi. Keadaan tersebut dapat
menghambat masuknya investasi ke Indonesia, apabila pemerintah tidak secepatnya
memperbaiki sistem HAKI ini, dan reputasi Indonesia di mata dunia internasional
akan benar-benar terancam.
Sekarang ini
banyak kasus-kasus pelanggaran HAKI yang belum bisa pemerintah selesaikan.
Untuk itu, maka pemerintah seharusnya dapat segera mengambil tindakan tegas
untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAKI yang ada, karena penuntasan
kasus tersebut sangatlah penting untuk mengembalikan kepercayaan investor untuk
berinvestasi di Indonesia.
1.
Sutedi, Adrian, S.H., M.H. 2009. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta:
Sinar Grafika
2.
Kansil, CST, Prof. Drs. S.H., &Kansil,
Christine ST, S.H. 2001. Hukum Perusahaan
Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi). Jakarta: PT Pradnya Paramita
3.
Fuady, Munir, S.H., M.H., LL.M. 2002. Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: PT
Citra
Aditya.
4.
Djaja, Ermansjah, Dr., S.H., M.Si. 2009. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta:
Sinar Grafika
5.
UUD
Perlindungan HAKI. Bandung: PT Citra Umbara
Komentar
Posting Komentar